Sejarah Konferensi Meja Bundar, Jejak Diplomasi yang Diperingati Setiap 23 Agustus

Liputan6.com, Jakarta - Setiap 23 Agustus, Peringatan Konferensi Meja Bundar mengajak publik menoleh kembali sejarah konferensi meja bundar, forum diplomasi di Den Haag 1949 yang mengakhiri sengketa Indonesia-Belanda soal pengakuan kedaulatan penuh atas bekas Hindia Belanda.

Setelah agresi militer Belanda memicu kecaman dunia dan resolusi Dewan Keamanan PBB, kedua pihak akhirnya duduk satu meja bersama BFO dan UNCI, merumuskan penyerahan kedaulatan, bentuk negara federal, hingga penyelesaian status Irian Barat kelak.

Hasil konferensi membuka babak baru pemerintahan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, sebelum rakyat menuntut kembali ke Negara Kesatuan pada 1950, jejak yang terus dikenang lewat peringatan konferensi meja bundar setiap tahun. Berikut Liputan6.com ulas, Jumat (21/8/2026)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia dan berupaya menghidupkan kembali kekuasaan kolonialnya. Upaya itu memicu konflik bersenjata sekaligus jalur diplomasi yang berjalan beriringan selama beberapa tahun.

Rangkaian perundingan sebelumnya, mulai dari Perjanjian Linggarjati (1946), Perjanjian Renville (1948), hingga dua kali Agresi Militer Belanda, tidak kunjung menuntaskan sengketa. Agresi Militer Belanda II bahkan memicu protes keras dari dunia internasional, sehingga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 yang mendesak penghentian permusuhan.

Tekanan internasional itu mendorong lahirnya Perundingan Roem-Royen pada April-Mei 1949 di Jakarta, yang di dalamnya disepakati akan digelar perundingan lanjutan untuk menuntaskan status kedaulatan Indonesia secara menyeluruh. Perundingan lanjutan inilah yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar.

Konferensi Meja Bundar (KMB) resmi digelar di Gedung Ridderzaal, Den Haag, Belanda, sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pembukaannya ditandai sambutan dari lima tokoh utama: Perdana Menteri Belanda Willem Drees, Wakil Presiden RI Mohammad Hatta, Ketua BFO Sultan Hamid II, Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda J.H. van Maarseveen, dan Ketua UNCI Thomas K. Critchley.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin langsung oleh Mohammad Hatta, didampingi tokoh-tokoh seperti Mohammad Roem, Soepomo, J. Leimena, Ali Sastroamidjojo, dan Sumitro Djojohadikusumo. Di sisi lain, delegasi Belanda dipimpin van Maarseveen, sementara BFO yang mewakili negara-negara bagian bentukan Belanda diwakili Sultan Hamid II. UNCI bertindak sebagai pihak penengah yang menjembatani negosiasi kedua kubu.

Konferensi berjalan alot karena menyangkut isu sensitif, mulai dari bentuk negara, status utang, hingga nasib Irian Barat. Meski para peserta semula menargetkan penyelesaian dalam waktu singkat, kesepakatan baru benar-benar tercapai pada 2 November 1949, hampir tiga bulan sejak konferensi dibuka.

KMB menghasilkan tiga induk persetujuan utama yang menjadi dasar hubungan Indonesia-Belanda pascakolonial. Pertama, Piagam Penyerahan Kedaulatan, yang menjadi dasar hukum peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Kedua, Piagam Uni Indonesia-Belanda, yang mengatur kerja sama longgar dan sukarela antara kedua negara. Ketiga, Peraturan Peralihan, yang memuat berbagai ketentuan teknis terkait proses penyerahan kedaulatan itu sendiri.

Selain ketiga piagam tersebut, konferensi juga menyepakati sejumlah poin penting lainnya. Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari enam belas negara bagian sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat sengaja tidak diputuskan saat itu juga, melainkan dijanjikan akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. RIS juga diwajibkan menanggung utang bekas Hindia-Belanda sejak 1942 dan membentuk Angkatan Perang RIS (APRIS) yang terdiri dari gabungan TNI dan mantan tentara KNIL.

Keputusan mengenai bentuk negara federal ini kelak menjadi salah satu titik yang paling banyak dikritik, karena dianggap kurang mencerminkan aspirasi rakyat yang menginginkan negara kesatuan.

Setelah kesepakatan tercapai, acara resmi penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949 secara serentak di dua kota, yakni Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Mohammad Hatta. Sementara di Jakarta, penandatanganan dilakukan oleh AHJ Lovink dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Momen ini menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Indonesia secara de jure oleh Belanda, sekaligus menutup babak panjang perjuangan diplomasi yang berjalan beriringan dengan perjuangan bersenjata sejak 1945. Namun, bentuk negara federal RIS yang dihasilkan KMB ternyata tidak bertahan lama. Tuntutan dari berbagai negara bagian untuk kembali bersatu terus menguat, hingga akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950.

Tanggal 23 Agustus kini diperingati banyak kalangan sebagai Hari Konferensi Meja Bundar, momentum untuk mengenang bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diraih lewat perjuangan bersenjata, tetapi juga melalui jalur diplomasi yang panjang dan penuh tantangan.

Peringatan Konferensi Meja Bundar menjadi pengingat bahwa pengakuan kedaulatan penuh oleh dunia internasional baru benar-benar tuntas setelah proses negosiasi bertahun-tahun pascaproklamasi.

Bagi generasi sekarang, mempelajari sejarah konferensi meja bundar penting untuk memahami bahwa kemerdekaan sebuah bangsa sering kali merupakan hasil kombinasi antara keberanian di medan juang dan kepiawaian di meja perundingan. Semangat musyawarah yang ditunjukkan para delegasi KMB juga relevan dijadikan teladan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa hingga hari ini.

Kapan Konferensi Meja Bundar dilaksanakan?

Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag, Belanda, sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949, dengan kesepakatan akhir baru tercapai pada hari terakhir konferensi.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar?

Tiga pihak utama hadir dalam KMB, yaitu delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Mohammad Hatta, delegasi Kerajaan Belanda yang dipimpin J.H. van Maarseveen, dan delegasi BFO yang mewakili negara-negara bagian bentukan Belanda, dengan UNCI dari PBB sebagai penengah.

Apa hasil utama Konferensi Meja Bundar?

KMB menghasilkan tiga induk persetujuan yaitu Piagam Penyerahan Kedaulatan, Piagam Uni Indonesia-Belanda, dan Peraturan Peralihan, sekaligus pengakuan Belanda atas Republik Indonesia Serikat sebagai negara berdaulat.

Mengapa 23 Agustus diperingati sebagai Hari Konferensi Meja Bundar?

Tanggal 23 Agustus dipilih karena menjadi hari dibukanya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang kelak membawa pada pengakuan kedaulatan penuh Indonesia oleh Belanda pada akhir 1949.