Perbedaan Monarki dan Republik: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Negara di Dunia

Liputan6.com, Jakarta Perbedaan monarki dan republik menjadi topik penting dalam kajian ilmu pemerintahan karena keduanya merupakan bentuk pemerintahan paling dominan di dunia saat ini. Monarki adalah sistem politik di mana otoritas tertinggi dipegang oleh seorang individu penguasa yang berfungsi sebagai kepala negara. Sementara itu, republik menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui mekanisme pemilihan umum.

Monarki merupakan bentuk pemerintahan tertua yang pernah berlaku di dunia kuno. Di sisi lain, konsep republik berkembang sebagai respons terhadap kekuasaan monarki absolut yang dinilai sewenang-wenang oleh rakyat.

Memahami perbedaan monarki dan republik sangat relevan bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia ketatanegaraan. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat atau perwakilan terpilih mereka memegang kekuasaan tertinggi. Dilansir dari Britannica, monarki merupakan organisasi politik-administratif sekaligus kelompok sosial kaum bangsawan yang dikenal sebagai "masyarakat istana."

Sebelum mendalami perbedaan monarki dan republik secara menyeluruh, penting untuk memahami definisi dasar dari kedua bentuk pemerintahan ini. Mengacu pada Encyclopedia Britannica, monarki adalah sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan tunggal yang tidak terbagi dari satu individu.

1. Monarki - Monarki adalah bentuk pemerintahan herediter di mana kekuasaan politik secara sah diturunkan kepada anggota keluarga penguasa, yakni kepala negara yang memerintah seumur hidup. Kata monarch pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada pertengahan abad ke-15 sebagai monark, yang berarti "gubernur tertinggi seumur hidup, penguasa tunggal atau autokratis suatu negara."
2. Republik - Republik adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat atau perwakilan terpilih mereka memegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, kepala negara dipilih untuk periode tertentu dan bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
3. Perbedaan Inti - Perbedaan utama antara republik dan monarki terletak pada sistem pemerintahannya: negara monarki memiliki raja atau ratu yang meneruskan kekuasaan kepada penerusnya, sedangkan dalam negara republik, rakyat memiliki hak untuk memilih pemerintahan mereka melalui pemungutan suara.
4. Sumber Legitimasi - Penguasa monarki mengklaim legitimasi melalui hak ilahi atau tradisi, sedangkan pemimpin republik memperoleh legitimasi melalui suara rakyat.
5. Durasi Kekuasaan - Penguasa monarki sering memerintah seumur hidup atau hingga turun takhta, sementara pemimpin republik melayani untuk masa jabatan yang tetap.
6. Pembuatan Hukum - Dalam monarki, sang raja mungkin memiliki kekuasaan legislatif yang signifikan, sedangkan dalam republik, hukum dibuat oleh perwakilan yang dipilih.

Berdasarkan Adam Smith Institute, seorang raja yang mewarisi jabatan tidak merasa memiliki mandat rakyat untuk memaksakan pandangannya kepada orang lain. Hal inilah yang menjadikan dinamika kekuasaan antara monarki dan republik memiliki karakter yang berbeda secara fundamental.

Secara konvensional terdapat dua jenis monarki: monarki absolut dan monarki konstitusional. Memahami jenis-jenis monarki ini membantu melihat perbedaan monarki dan republik secara lebih mendalam. Pada Abad Pertengahan, sebagian besar pemerintahan menganut monarki absolut. Namun, pada era 1600-an, Pencerahan melihat filsuf politik seperti John Locke mengadvokasi agar monarki dibatasi oleh hak-hak rakyat.

Dalam monarki absolut, sang raja memegang otoritas atas pemerintahan dan berfungsi baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Contoh negara dengan sistem ini antara lain Arab Saudi, Brunei, dan Oman. Seperti yang diberitakan EBSCO Research, Oman merupakan salah satu contoh monarki absolut bertipe kesultanan, di mana keluarga penguasa yang disebut "sultan" mewarisi otoritas dan memimpin negara di bawah sistem otoriter.

Sebaliknya, dalam monarki konstitusional, peran raja dikodifikasi dalam konstitusi negara dan kekuasaan yang diberikan kepada raja dibatasi oleh hukum konstitusional. Ciri-ciri pemerintahan monarki konstitusional modern menunjukkan bahwa peran raja lebih bersifat seremonial. Merujuk Britannica, monarki konstitusional adalah sistem politik di mana seorang raja berbagi kekuasaan dengan pemerintahan yang diatur secara konstitusional, dan raja bertindak sebagai kepala negara simbolis sambil melepaskan sebagian besar kekuasaan politik. Negara-negara yang diperintah oleh monarki konstitusional saat ini meliputi Inggris, Belgia, Norwegia, Jepang, dan Thailand.

Selain dua jenis utama tersebut, terdapat juga konsep menarik yang disebut crowned republic. Crowned republic atau republik bermahkota adalah sistem monarki di mana peran raja hampir seluruhnya bersifat seremonial dan hampir semua hak prerogatif kerajaan dijalankan sedemikian rupa sehingga sang raja secara pribadi memiliki sedikit kekuasaan atas urusan eksekutif dan konstitusional. Konsep ini menunjukkan bahwa garis batas antara monarki dan republik dalam praktik modern tidak selalu tegas.

Sama halnya dengan monarki, bentuk pemerintahan republik juga memiliki beragam variasi. Perbedaan monarki dan republik semakin jelas ketika kita menelaah bagaimana masing-masing republik menerapkan sistem yang berbeda-beda. Negara republik juga dianggap sebagai negara demokratis, namun ada dua jenis negara demokratis: negara demokratis langsung dan bentuk demokrasi perwakilan.

Republik absolut merupakan bentuk pemerintahan di mana presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas tanpa batasan yang ketat. Republik konstitusional membatasi kekuasaan presiden melalui konstitusi tertulis, dan Indonesia termasuk negara yang menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional. Sementara republik parlementer menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan, dengan presiden lebih berperan simbolis.

Republik memperjuangkan kekuasaan rakyat, yang pada dasarnya berarti bahwa dalam republik, rakyat diizinkan untuk memilih seorang pemimpin. Orang dengan suara terbanyak terpilih sebagai pemimpin. Ide di balik republik adalah "kami rakyat," yakni bahwa rakyat memiliki hak untuk memerintah diri mereka sendiri. Prinsip ini menjadi fondasi yang membedakan republik dari monarki secara mendasar.

Berdasarkan Britannica, Revolusi Prancis memberikan pukulan telak terhadap monarki absolut, dan Perang Dunia I secara efektif menghancurkan sisa-sisanya. Peristiwa-peristiwa bersejarah ini mendorong semakin banyak negara beralih ke sistem republik, termasuk Indonesia yang menegaskan diri sebagai republik dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

Untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan monarki dan republik, berikut rangkuman perbandingan kedua bentuk pemerintahan ini. Sebagaimana diungkapkan Adam Smith Institute, rekam jejak monarki konstitusional modern cukup baik dalam hal toleransi, hak-hak kelompok minoritas yang berbeda pendapat, serta penegakan aturan hukum dan hak kebebasan berpendapat.

Baca juga: 6 Macam Sistem Pemerintahan di Dunia Lengkap Beserta Karakteristiknya

Hampir separuh dari seluruh negara merdeka pada awal abad ke-19 adalah monarki. Setelah mencapai puncak pada pertengahan abad ke-19, proporsi monarki di dunia terus menurun. Republik menggantikan banyak monarki, terutama pada akhir Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Transisi besar ini mengubah peta politik dunia secara fundamental.

Monarki lantas mampu bertahan sebagai jenis rezim karena dapat mengakomodasi tuntutan demokratisasi lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan otokratis lainnya. Monarki memiliki sifat, dapat melakukan demokratisasi tanpa mendestabilisasi kepemimpinan melalui transisi ke monarki konstitusional demokratis, seperti yang terlihat di Inggris dan Jepang mampu bertahan hingga era modern.

Pada abad ke-17, dunia menyaksikan dimulainya perlawanan terhadap sistem herediter atau yang disebut monarki. Tujuan utama revolusi tersebut adalah membawa peluang yang adil dalam sistem pemerintahan. Dengan kata lain, republik hadir untuk menghapuskan sistem monarki. Revolusi-revolusi besar seperti Revolusi Prancis (1789), Revolusi Rusia (1917), dan Revolusi China (1911) menjadi tonggak sejarah runtuhnya monarki absolut.

Di tengah gelombang penolakan ini, muncul sekelompok monarki Eropa yang beradaptasi dengan tantangan baru. Mereka menjadi "monarki konstitusional," dengan contoh kontemporer terkemuka yaitu Inggris, Belgia, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di negara-negara ini, warisan tawar-menawar politik telah ada, menyaksikan transfer otoritas bertahap dari raja kepada berbagai kelompok masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan monarki dan republik tidak selalu hitam putih dalam konteks pemerintahan modern.

Baca juga: Sistem Pemerintahan Presidensial: Asal-Usul, Unsur, Ciri dan Kelebihannya

Apa perbedaan utama antara monarki dan republik?

Perbedaan utama terletak pada cara memilih dan menentukan kepala negara. Dalam monarki, kepala negara adalah raja atau ratu yang memperoleh kekuasaan secara turun-temurun dan memerintah seumur hidup. Sedangkan dalam republik, kepala negara adalah presiden yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi untuk masa jabatan tertentu.

Apakah negara monarki bisa menerapkan demokrasi?

Ya, banyak negara monarki modern yang menerapkan prinsip demokrasi melalui sistem monarki konstitusional. Dalam sistem ini, raja berperan sebagai simbol negara sementara kekuasaan pemerintahan dipegang oleh parlemen dan perdana menteri yang dipilih rakyat. Contohnya adalah Inggris, Jepang, Belanda, dan Thailand.

Mengapa Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik?

Indonesia memilih bentuk republik karena para pendiri bangsa menginginkan sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elit. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.